Di tengah polemik pengadaan motor listrik untuk operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul usulan agar kendaraan tersebut dihibahkan kepada guru honorer. Usulan tersebut didukung oleh sebagian anggota DPR dengan alasan agar aset negara yang telah dibeli tetap memberikan manfaat dan tidak berubah menjadi “besi tua” yang sia-sia.
Sekilas, gagasan tersebut terdengar solutif. Daripada aset menganggur dan mengalami penyusutan nilai, lebih baik dialihkan kepada kelompok masyarakat yang selama ini memang membutuhkan perhatian negara, yaitu guru honorer.
Namun, apabila ditelaah lebih dalam dari perspektif kebijakan publik, hukum, dan ekonomi anggaran, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah guru honorer benar-benar membutuhkan motor listrik, atau justru membutuhkan kepastian kesejahteraan yang lebih layak?
Pertanyaan ini penting karena keberhasilan suatu kebijakan publik tidak diukur dari seberapa cepat negara mendistribusikan barang, melainkan dari seberapa tepat kebijakan tersebut menjawab akar persoalan masyarakat.
Pengadaan yang Sejak Awal Menimbulkan Pertanyaan
Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 untuk mendukung operasional Program MBG, khususnya mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN menyebut bahwa realisasi pengadaan mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit, dan seluruh unit masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara sebelum didistribusikan.¹
Akan tetapi, persoalan menjadi lebih serius ketika Kejaksaan Agung menyampaikan adanya dugaan penyimpangan dalam tata kelola pengadaan tersebut. Dalam keterangan resminya, Kejaksaan menyebut pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit memiliki nilai total Rp1.035.515.297.908,02. Anggaran tersebut disebut telah dibayarkan kepada PT YAT yang menurut Kejaksaan tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif, serta terdapat dugaan mark up.²
Temuan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata. Dalam pengadaan kendaraan, layanan purna jual bukan aksesori tambahan, melainkan bagian penting dari manfaat barang yang dibeli negara. Kendaraan tanpa dukungan dealer, bengkel, suku cadang, dan layanan perawatan yang memadai berpotensi menjadi aset yang tidak optimal secara fungsi.
Dari perspektif hukum pengadaan, hal ini berkaitan langsung dengan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.³
- Prinsip efektif berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan memberi manfaat sebesar-besarnya.
- Prinsip efisien berarti dana publik harus digunakan untuk memperoleh hasil yang optimal.
- Prinsip akuntabel berarti setiap tahapan pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, teknis, dan keuangan.
Dengan demikian, apabila kendaraan dibeli tanpa ekosistem layanan purna jual yang memadai, maka persoalannya bukan hanya soal motor listrik, melainkan soal kualitas perencanaan, ketepatan kebutuhan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
Memindahkan Aset atau Memindahkan Risiko?
Dalam konteks polemik tersebut, muncul opsi agar motor listrik dihibahkan kepada guru honorer.
Secara administratif, pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui mekanisme hibah memang dikenal dalam rezim pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 mengatur bahwa pengelolaan BMN/D meliputi antara lain penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan. Hibah merupakan salah satu bentuk pemindahtanganan yang dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴
Namun, legalitas administratif tidak otomatis sama dengan ketepatan kebijakan. Dalam hukum administrasi, sebuah tindakan pemerintah tidak cukup hanya sah secara prosedural, tetapi juga harus tepat tujuan, proporsional, dan memberikan manfaat nyata bagi penerima.
Di sinilah letak persoalannya. Jika motor listrik tersebut dihibahkan kepada guru honorer, sementara ekosistem layanan purna jualnya belum jelas, maka negara berpotensi tidak sedang memberikan manfaat, melainkan memindahkan risiko.
Beberapa pertanyaan mendasar perlu dijawab sebelum kebijakan hibah dilakukan:
- Jika kendaraan mengalami kerusakan, ke mana guru honorer harus melakukan perbaikan?
- Jika baterai mengalami penurunan performa, apakah suku cadang tersedia dan terjangkau?
- Siapa yang menanggung biaya perawatan jangka panjang?
- Apakah guru honorer sebagai penerima manfaat memiliki kapasitas finansial untuk menanggung biaya operasional kendaraan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena guru honorer merupakan kelompok profesi yang secara ekonomi masih rentan. Menyerahkan kendaraan yang berpotensi membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi kepada kelompok berpenghasilan rendah justru dapat menciptakan beban baru. Dengan kata lain, negara tidak boleh menjadikan guru honorer sebagai tempat pelimpahan risiko dari kebijakan pengadaan yang sejak awal dipersoalkan.
Analisis Opportunity Cost: Rp1,03 Triliun Bisa Digunakan untuk Apa?
Dalam kebijakan publik dikenal konsep opportunity cost atau biaya peluang. Artinya, setiap pilihan kebijakan selalu mengandung konsekuensi hilangnya manfaat dari pilihan lain yang tidak diambil. Jika negara mengalokasikan lebih dari Rp1 triliun untuk pengadaan kendaraan, maka pertanyaan kritisnya adalah: manfaat apa yang hilang apabila dana sebesar itu tidak langsung diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan guru?
Berdasarkan nilai pengadaan yang disebut Kejaksaan, yaitu Rp1.035.515.297.908,02, simulasi sederhana dapat dilakukan sebagai berikut:
Skenario Alokasi | Nominal Bantuan per Guru | Durasi | Estimasi Guru Honorer yang Dapat Terbantu |
Insentif Bulanan | Rp500.000 / bulan | 12 bulan | ±172.585 guru |
Tunjangan Kesejahteraan | Rp1.000.000 / bulan | 12 bulan | ±86.292 guru |
Perlindungan Dasar BPJS (Ketenagakerjaan & Kesehatan) | Rp58.800 / bulan | 12 bulan | ±1.467.567 guru |
Catatan: Simulasi tersebut menggunakan asumsi matematis sederhana. Untuk skenario insentif, angka dihitung berdasarkan total anggaran dibagi kebutuhan bantuan per tahun. Untuk skenario perlindungan dasar jaminan sosial, asumsi yang digunakan adalah iuran minimal BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah untuk program JKK dan JKM sebesar Rp16.800/bulan, ditambah iuran PBI Jaminan Kesehatan sebesar Rp42.000/bulan.⁵
Dari simulasi tersebut, terlihat bahwa dana Rp1,03 triliun secara teoritis dapat memberikan tambahan insentif Rp500.000 per bulan selama satu tahun kepada lebih dari 172 ribu guru honorer. Bahkan apabila diarahkan untuk perlindungan jaminan sosial dasar, dana tersebut secara teoritis dapat menjangkau lebih dari 1,4 juta guru honorer selama satu tahun.
Tentu, simulasi ini bukan perhitungan anggaran resmi pemerintah. Namun, angka ini menunjukkan satu hal penting: persoalan utama guru honorer bukan ketiadaan kendaraan, melainkan rendahnya kesejahteraan dan lemahnya perlindungan sosial.
Mandat Hukum: Guru Berhak atas Penghasilan Layak
Persoalan kesejahteraan guru bukan sekadar isu moral, melainkan juga isu hukum.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.⁶
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki mandat hukum untuk memastikan guru dapat hidup layak dari profesinya. Penghasilan guru tidak boleh hanya cukup untuk bertahan hidup, tetapi harus mampu menjamin kebutuhan hidup minimum secara wajar.
Dalam konteks guru honorer, mandat tersebut masih menjadi pekerjaan rumah besar. Di banyak daerah, guru honorer masih menerima honor yang jauh dari standar upah layak. Sebagian harus mencari pekerjaan tambahan setelah mengajar. Sebagian lainnya belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang memadai.
Oleh karena itu, kebijakan yang benar-benar berpihak kepada guru seharusnya diarahkan kepada:
- Peningkatan honorarium atau insentif secara langsung.
- Perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
- Kepastian status kepegawaian, termasuk akses yang adil terhadap formasi PPPK.
- Dukungan sertifikasi dan peningkatan kompetensi.
- Standar minimal kesejahteraan guru honorer yang lebih jelas dan terukur.
Kebijakan-kebijakan tersebut lebih dekat dengan akar persoalan guru dibandingkan pemberian kendaraan yang manfaat dan biaya perawatannya masih perlu dipastikan.
Guru Bukan Tempat Pembuangan Kebijakan yang Gagal
Pemerintah tentu perlu mencari jalan keluar agar aset yang telah dibeli tidak sia-sia. Namun, penyelamatan aset tidak boleh dilakukan dengan cara memindahkan beban kepada kelompok rentan.
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kebijakan harus berorientasi pada kepentingan umum, proporsionalitas, efektivitas, dan akuntabilitas. Negara harus berhati-hati agar guru honorer tidak diposisikan sebagai “penerima limpahan” dari kebijakan pengadaan yang bermasalah.
Guru adalah pilar pembangunan sumber daya manusia. Mereka bukan objek kebijakan simbolik. Mereka adalah subjek utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, penghormatan terhadap guru tidak cukup diwujudkan melalui pemberian barang. Penghormatan terhadap guru harus diwujudkan melalui kebijakan yang meningkatkan martabat, kesejahteraan, dan kepastian masa depan mereka.
Penutup
Rencana menghibahkan motor listrik BGN kepada guru honorer mungkin berangkat dari niat baik: agar aset negara yang telah dibeli tetap dapat dimanfaatkan. Namun, kebijakan publik tidak boleh dinilai hanya dari niat baik. Kebijakan publik harus diuji dari ketepatan sasaran, manfaat nyata, risiko jangka panjang, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan penerima.
Jika persoalan utama guru honorer adalah rendahnya penghasilan, lemahnya jaminan sosial, dan ketidakpastian status kerja, maka memberikan motor listrik bukanlah jawaban utama. Guru honorer tidak membutuhkan kebijakan yang bersifat simbolik. Mereka membutuhkan kebijakan yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup.
Penghormatan tertinggi negara kepada guru bukanlah memberikan kendaraan yang berpotensi menimbulkan beban baru, melainkan memastikan mereka dapat hidup layak dari profesi mulia yang mereka jalani. Sebab guru honorer tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya membutuhkan keadilan, kepastian, dan kesejahteraan yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai pendidik bangsa.
Dalam konteks masih berjalannya proses hukum, pembahasan mengenai nasib motor listrik tersebut sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum, administrasi, dan pengelolaan Barang Milik Negara yang berlaku. Fokus kritik kebijakan dalam tulisan ini bukan pada bagaimana aset tersebut harus dipindahtangankan, melainkan pada pelajaran penting bahwa perencanaan anggaran publik harus sejak awal berbasis kebutuhan nyata, manfaat yang terukur, serta perlindungan terhadap kelompok penerima manfaat agar tidak justru menanggung risiko dari kebijakan yang keliru.
Oleh : Angelo Emanuel Flavio Seac
Catatan Kaki
¹ Badan Gizi Nasional, Siaran Pers Nomor SIPERS-191A/BGN/04/2026, “Masuk Anggaran 2025, Motor Listrik BGN Direalisasikan 2026 Lewat Skema RPATA”, 7 April 2026. Dalam siaran pers tersebut BGN menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik direncanakan dalam anggaran tahun 2025, direalisasikan secara administratif dan keuangan pada 2026, serta mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit.
² Kejaksaan Republik Indonesia, “Kejagung Tetapkan 3 Mantan Pimpinan BGN Sebagai Tersangka Penyimpangan Tata Kelola MBG”, 3 Juni 2026. Dalam keterangan tersebut disebutkan dugaan pemborosan berupa pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai total Rp1.035.515.297.908,02 yang telah dibayarkan kepada PT YAT, yang menurut Kejaksaan tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif serta terdapat dugaan mark up.
³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Pasal 6 Perpres 16 Tahun 2018 mengatur prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Rezim pengelolaan BMN/D mengatur antara lain penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara/daerah. Hibah merupakan salah satu bentuk pemindahtanganan BMN/D yang pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
⁵ Simulasi ini menggunakan nilai pengadaan Rp1.035.515.297.908,02. Untuk skenario jaminan sosial, perhitungan menggunakan asumsi iuran minimal BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebesar Rp16.800 per bulan, serta iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Dengan demikian, total asumsi perlindungan dasar adalah Rp58.800 per orang per bulan.
⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
KOMENTAR