Konsep Kuasa Foucault dan Peraturan Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa Pandemi

SHARE:

Kebijakan denda pelanggar protokol kesehtana patut dipertanyakan kembali apakah kuasa memang benar berlaku dari semua orang untuk semua orang?

Baca Juga :
Situasi dan kondisi di masa pandemi memberikan dampak dan banyak pengaruh bagi kehidupan masyarakat tanpa terkecuali. Dampak negatif tak terelakkan di situasi demikian. Kesehatan dan keselamatan umat manusia menjadi prioritas utama untuk dapat melangsungkan kehidupan di dunia. Namun apadaya, banyak sekali korban yang berjatuhan karena serangan virus korona yang tak pandang bulu. Hari kian hari, penyebarannya kian merajalela. Kuantitas penderita dan kematian semakin meningkat. Situasi demikian memungkinkan munculnya banyak kebijakan dari otoritas tertinggi negara untuk dapat menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakatnya. Segala dana pembelajaan negara dialokasikan untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat. Peraturan mengenai pembatasan ketat dan penerapan protokol kesehatan selalu digaungkan di seluruh dunia yang masih tinggi angka penyebaran virusnya.

Kebijakan demi kebijakan berkenaan dengan pembatasan ruang gerak masyarakat dan penerapan protokol kesehatan selalu dikampanyekan di berbagai media. Pada awal pelaksanaannya berjalan dengan baik di masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran pembatasan sosial dan pelanggaran protokol kesehatan. Pelanggaran ini tentu memberikan dampak negatif bagi seluruh masyarakat dan negara. Dampak yang paling kelihatan yakni angka persebaran virus korona semakin meningkat drastis, bukan hanya penderita namun juga angka kematian. Dampak ini juga merugikan para tenaga kesehatan, sebab banyak rumah sakit yang sudah kolaps karena kurangnya tempat untuk isolasi, tenaga kesehatan yang terbatas, dan obat-obatan yang kian menipis.

Tak hanya itu negara juga semakin dirugikan karena pengeluaran negara untuk membelanjakan peralatan kesehatan dan obat-obatan juga semakin membludak. Pelanggaran demi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat seperti halnya tidak menggunakan masker saat keluar rumah dan berkerumun serta kontak sosial yang tak terelakkan banyak dijumpai. Hal tersebut memaksa pemerintah daerah dan pusat untuk memberikan denda bagi para pelanggar protokol kesehatan. Lantas, denda seperti apakah yang diberikan oleh pemerintah untuk para pelanggar protokol kesehatan tersebut? Bagaimanakah kaitan penerbitan denda bagi para pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi dengan teori kuasa dari Michel Foucault?

Peraturan Denda Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa Pandemi

qPenerapan protokol kesehatan guna menjaga kesehatan seluruh masyarakat Indonesia dan juga menanggulangi persebaran virus korona yang begitu marak sudah dilaksanakan. Pemerintah dan aparat telah bekerja sama untuk dapat menertibkan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Penerapan protokol kesehatan ini juga didukung oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun amat disayangkan karena masih banyak masyarakat yang kurang mengindahkan penerapan protokol kesehatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Pelanggaran ini banyak dijumpai oleh para pengguna jalan yakni dengan tidak menggunakan masker ketika keluar rumah dan berkendara juga banyaknya masyarakat yang masih nekat untuk berkerumun bahkan mengadakan acara besar di tengah pandemi seperti saat ini. Pada hari Rabu, 7 Oktober 2020 peristiwa demonstrasi oleh para siswa SMK, mahasiswa, dan kaum buruh terjadi di depan Kantor DPRD Sumatera Barat, Padang, Sumbar. Demonstrasi-demonstrasi tersebut juga terjadi di pelbagai daerah di Indonesia dan semuanya menuntut supaya pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan. Tentu hal ini menjadi polemik tersendiri sekalipun mereka menggunakan masker, hand sanitizer, dsb.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut membuat pemerintah bersikap tegas yakni dengan memberlakukan denda dan sanksi bagi mereka yang melanggar. Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden No. 6 Thn. 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Pengakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang memerintahkan masing-masing Kepala Daerah untuk wajib membuat peraturan berkenaan tentang sanksi bagi pelanggar penerapan protokol kesehatan (Selasa, 4/8/2020). Petugas gabungan di Jakarta memberikan denda dan sanksi yakni memberikan rompi pelanggar dan denda Rp. 250.000 kepada 221 pelanggar protokol kesehatan di Jakarta (Senin, 14/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Pergub DKI Jakarta No. 33 Thn. 2020, Pergub DKI Jakarta No. 79 Thn. 2020, Pergub DKI Jakarta No. 88 Thn. 2020 dengan sanksi dan denda mulai dari bekerja sosial 1-4 jam, denda Rp 250.000-Rp 1.000.000 hingga penutupan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar protokol usaha. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur juga menerbitkan Pergub bagi para pelanggar protokol kesehatan dengan denda Rp 250.000. Pemerintah Probolinggo mengenakan denda Rp 200.000 bagi para pelanggar yang tidak memakai masker ketika keluar rumah.

Teori Kuasa Menurut Michel Foucault

Michel Foucault merupakan seorang filsuf yang memberikan banyak kontribusi filosofis tentang teori kebenaran (the theory of truth). Ia lahir di Poitiers pada tahun 1926. Latar belakang keluarganya bekerja sebagai ahli bedah yakni ayah, saudara, dan kakeknya. Orang tuanya mengharapkan dirinya untuk turut serta terjun ke dunia medis. Namun Foucault memiliki minat untuk belajar filsafat, sejarah dan psikologi. Ketiga minat inilah yang terus ia kembangkan semasa hidupnya. Masa pendidikannya ia awali di Ecole Normale Superieure (1945). Kemudian memperoleh license filsafat (1948), license psikologi (1950), diploma psikopatologi (1952), memperoleh gelar “doktor negara” (1961), dan dianugerahi sebagai profesor di College de France (1969). Karya pemikirannya sering dipandang sebagai karya yang berbau kebudayaan dalam teori sosial. Pemikirannya dipengaruhi oleh pemikiran kritik terhadap filsafat Barat yakni dari Nietzsche dan Heidegger.

Foucault menggagas sebuah pemikiran mengenai kekuasaan. Gagasan mengenai kuasa ini menjadi jawaban atas pencariannya berkenaan dengan cara dan alasan formasi diskursif dapat berubah. Pandangan Foucault mengenai otonomi kebudayaan yang berkaitan dengan koherensi internal di dalam formasi diskursif akhirnya bergeser pada penekanan terhadap relasi kekuasaan sebagai pondasi terpenting. Teori kuasa ini yang menjadikan pengetahuan sebagai strategi dalam pergulatan dan konflik kekuasaan. Foucault menggunakan gagasan Nietzsche tentang kemunculan emergence untuk menunjukkan bahwa mode-mode pengetahuan memiliki pertalian erat dengan meluapnya pelbagai kekuatan (forces). Pemikiran Foucault ini pada akhirnya menghubungkan antara kekuasaan dengan pengetahuan (power-knowledge). Pemikiran ini muncul berawal dari penemuannya terhadap genealogi Nietzsche yang menurutnya terdapat satu unsur yang belum begitu jelas, yakni mengenai kuasa. Nietzsche juga yang menjadi inspirasi utama dalam penyusunan topik kuasa. Pembahasan mengenai kuasa paling jelas terdapat dalam buku yang ia telurkan dengan judul Discipline and Punish (1975).

Foucault mencoba untuk menganalisa topik kuasa yang faktual yakni dengan tidak menyajikan metafisika kuasa, melainkan suatu mikrofisika. Pemikiran ini mengartikan bahwa masalah terpenting bukanapa itu kuasa, melainkan bagaimana fungsi kuasa pada suatu bidang tertentu. Foucault menganalisa topik kuasa dan menemukan 4 prinsip kuasa itu sendiri. Prinsip pertama yakni kuasa bukanlah milik melainkan strategi. Prinsip ini menekankan bahwa kuasa dan kekuasaan itu tidak dimiliki oleh siapa saja. Kekuasaan merupakan sesuatu hal yang dipraktikkan dalam ruang dan waktu. Dalam ruang dan waktu inilah ada banyak posisi strategis yang saling terpaut satu sama lain. Pertautan ini akan senantiasa mengalami pergeseran seiring berjalannya waktu.

Prinsip kedua yakni kuasa tidak dapat dilokalisir tetapi terdapat dimana-mana. Prinsip kedua mengartikan bahwa strategi kuasa berlangsung dimanapun. Apabila di suatu tempat terdapat susunan, aturan, sistem regulasi, dan terdapat manusia-manusia yang terhubung satu sama lain dengan dunia, maka di situ pulalah terdapat strategi kuasa. Menurutnya kuasa tidak berasal dari luar diri, melainkan dari dalam diri, yakni dalam susunan, aturan, dan sistem regulasi.

Strategi kekuasaan yang terdapat dimana-mana ini menghasilkansebuah hubungan antara kuasa dan pengetahuan. Pengetahuan tidak berasal dari satu subjek semata, melainkan dari hubungan relasi pelbagai subjek. Pengetahuan tidak tersingkap dalam relasi antar manusia, melainkan terdapat dalam relasi kuasa antar manusia itu sendiri. Menurut pandangan Foucault tidak ada pengetahuan tanpa kuasa. Pengetahuan mengandung kuasa demikian juga sebaliknya kuasa mengandung pengetahuan. Menurutnya pengetahuan selalu bersifat politis karena pengetahuan hanya dapat terjadi dalam relasi antar kuasa.

Prinsip ketiga yakni kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normaliasi dan regulasi. Prinsip ini menekankan bahwa kuasa tidak bersifat subyektif. Kuasa tidak semata hal-hal negatif, yakni seolah kuasa meniadakan, merepresi, menyensor, mengabstraksi, menyelubungi, menyembunyikan. Menurut Foucault kuasa menghasilkan realitas dan ruang lingkup obyek kebenaran. Strategi kuasa tidak bekerja melalui penindasan, melainkan melalui normalisasi dan regulasi. Menurutnya dalam teori kuasa untuk dapat mengejawantahkan normalisasi sangat perlu dikembangkan suatu sistem kontrol yang kompleks, yakni kontrol terhadap semua orang oleh semua orang. Hal ini mengartikan terdapat adanya suatu peraturan yang disepakati bersama, berlaku bersama, dan diketahui bersama. Peraturan inilah yang mengontrol semua orang yang masuk di dalamnya yakni dalam susunan, sistem, dan aturan, serta diketahui oleh bersama.

Prinsip keempat yakni kuasa tidak bersifat destruktif melainkan produktif. Menurut pandangan Michel Foucault kuasa tidak menghancurkan tetapi menghasilkan sesuatu. Namun stigma dalam masyarakat pada masa itu dan masih berlaku hingga saat ini yakni kuasa melalu perihal yang jahat dan harus ditolak. Kuasa selalu produktif dan memungkinkan segala sesuatu. Apabila terdapat penolakan terhadap suatu kuasa, secara pasti muncul kuasa yang baru. Menurut Foucault strategi kuasa bukanlah suatu pemikiran ontologis, melainkan suatu hal yang taktis-strategis.

Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa Pandemi dalam Kaca Mata Teori Kuasa Foucault

Persebaran virus korona yang semakin menjadi-jadi, korban jiwa yang tak berhenti tumbang dari muka, serta masyarakat yang merasa kebal oleh virus dan melanggar penerapan protokol kesehatan yang diajurkan oleh pemerintah, memaksa pemerintah untuk membuat peraturan berkenaan dengan denda dan sanksi bagi para pelanggar. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk dapat memutus rantai persebaran virus yang sangat marak di masyarakat. Selain itu juga, terbitnya Instruksi Presiden yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Daerah bertujuan untuk dapat menertibkan dan mendisiplinkan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan setiap hari, secara khusus untuk menggunakan masker ketika keluar rumah.

Michel Foucault seorang filsuf Prancis menggagas mengenai kekuasan dan pengetahuan juga mengenai disiplin dan hukuman yang terdapat dalam karyanya berjudul Discipline and Punish (1975). Gagasannya mengenai kuasa tak lepas dari strategi untuk dapat memberikan pengetahuan dan mendisiplinkan semua orang yang termasuk di ruang atau bidang tertentu. Terbitnya instruksi presiden dan peraturan daerah mengenai denda bagi para pelanggar protokol kesehatan merupakan bagian dari strategi kuasa sekaligus untuk memberikan pengetahuan dan mendisiplinkan semua orang yang terdapat dalam bidang tertentu. Bidang tertentu pada kali ini yakni negara Indonesia yang di dalamnya terdapat institusi negara sebagai penguasa dan masyarakat anggotanya. Peraturan tersebut menjadi sebuah alat kuasa bagi strategi kuasa untuk dapat mengatur dan mendisplinkan semua orang yang terdapat di dalamnya. Pengetahuan dan kuasa tak pernah lepas satu sama lain. Pembuatan peraturan oleh pemerintah terhadap seluruh masyarakat Indonesia merupakan bentuk strategi kuasa. Dalam strategi kuasa ini juga terdapat pengetahuan baru tersendiri. Pengetahuan baru tersebut yakni seluruh masyarakat dapat mengetahui bahwa apabila mereka melanggar protokol kesehatan entah karena tidak memakai masker atau berkerumun dalam acara-acara besar, maka yang terjadi mereka akan mendapatkan denda dan sanksi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Foucault menemukan 4 prinsip kuasa. Pertama yakni kuasa bukanlah milik melainkan strategi. Seperti telah dijelaskan bahwa kuasa bukan milik siapa saja, melainkan suatu hal yang dipraktikkan dalam ruang dan waktu. Dalam ruang dan waktu ini terdapat banyak posisi strategis. Pada kasus pemberlakuan denda dan sanksi bagi seluruh masyarakat ini sekilas mungkin terlihat bahwa kuasa menjadi milik pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari pembuat peraturan yakni pemerintah. Namun sejatinya di sini dapat dilihat bahwa kuasa tersebut bukanlah milik pemerintah melainkan strategi dari pemerintah. Strategi yang berlaku di Indonesia dan seluruh daerahnya (ruang dan waktu). Strategi ini terlihat dari rencana dan tujuan pembuatan peraturan tentang pemberlakuan denda dan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan.

Rencana dan tujuannya menjadi strategi kuasa yakni pemerintah kepada seluruh masyarakat. Rencana dan tujuannya sudah jelas, yakni membuat peraturan baru supaya masyarakat semakin disiplin, taat, dan tidak melanggar protokol kesehatan supaya angka peningkatan penderita dan korban jiwa karena virus korona semakin tinggi. Banyak posisi strategis dalam peraturan ini yakni bermual dari instruksi presiden yang melingkupi seluruh masyarakat di negara Indonesia. Kemudian muncul kuasa strategis di bawahnya yakni pemerintah daerah provinsi. Lebih kecil lagi yakni terdapat kepala daerah kabupaten atau kota dan jajaran satuan tugas atau aparat ketertiban dan keamanan yang berkuasa atas pengawasan masyarakat di lapangan. Dengan hal tersebut semakin jelas bahwa strategi kuasa sangat kuat untuk dapat mengatur dan mendisiplinkan dalam pemberlakuan denda dan sanksi para pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi.

Kedua yakni kuasa tidak dapat dilokalisir tetapi terdapat dimana-mana. Prinsip ini terpaut erat dengan sistem regulasi, susunan, hirarki, dan aturan. Apabila terdapat hubungan antar manusia di dalamnya, maka secara pasti di sana terdapat strategi kuasa yang berlaku. Hal ini nampak jelas dalam pemberlakuan denda bagi para pelanggar protokol kesehatan. Terdapat hubungan antar manusia di dalamnya. Terdapat pula sistem regulasi yang saling berkesinambungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provisni, pemerintah daerah kabupaten/kota, satuan tugas dan aparat ketertiban, kemudian juga masyarakat keseluruhan. Sistem dan susunan hirarki yang saling terhubung ini dari atas ke bawah menunjukkan bahwa terdapat strategi kuasa yang mengatur. Kuasa juga tidak berasal dari luar diri, melainkan dari dalam diri. Pemahaman mengenai dari luar diri yakni dari luar keanggotaan dalam suatu negara. Keterikatan aturan hanya berlaku bagi seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia, sebab peraturan tersebut hanya berlaku dalam lingkup negara Indonesia yang dinaungi oleh Presiden. Tiada intervensi dari luar negara Indonesia dan seluruhnya berasal dari negara Indonesia. Kuasa ini berasal dari dalam diri yakni dari dalam negara Indonesia baik pemerintah dan masyarakat.

Ketiga yakni kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normaliasi dan regulasi. Pemahaman ini berlaku bagi setiap kekuasaan yang berlaku dalam hubungan antar manusia. Pada konteks pemberlakuan denda dan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan terdapat normalisasi dan regulasi yang kuat. Normalisasi dan regulasi tersebut yakni terbitnya peraturan secara resmi dan berlaku bagi semua orang. Untuk dapat mewujudkannya perlu adanya sistem kontrol yang kompleks. Dalam hal ini sistem kontrol yang kompleks yakni hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang saling bekerja sama untuk dapat mewujudkan keberhasilan peraturan tersebut. Sebab peraturan mengenai denda dan sanksi bagi para pelanggar tidak dapat berlaku apabila peraturan tersebut tidak disepakati bersama dan tidak diketahui bersama oleh semua orang yang terdapat dalam suatu sistem yakni dalam hal ini ialah seluruh masyarakat di negara Indonesia dan daerah-daerahnya. Peraturan inilah yang mengontrol semua orang untuk dapat mewujudkan tujuan peraturan tersebut yakni tertib menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi untuk mengurangi persebaran virus korona di kalangan masyarakat.

Kempat yakni kuasa tidak bersifat destruktif melainkan produktif. Prinsip ini sangat dekat sekali dengan peraturan mengenai pemberlakuan denda bagi para pelanggar protokol kesehatan. Peraturan mengenai denda dan sanksi tersebut bukan bersifat destruktif yang menghancurkan masyarakat melainkan membentuk masyarakat yang tertib terhadap penerapan protokol kesehatan dan angka penyebaran virus korona tidak semakin meningkat. Meskipun dalam bayang-bayang terkesan menakutkan karena denda yang cukup besar yakni mulai dari Rp 250.000-Rp 1.000.000 bagi mereka yang tidak mengenakan masker dan kerja sosial mulai dari 1 jam-4 jam, peraturan ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan untuk membentuk masyarakat yang tertib dan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi. Menurut Foucault kuasa bukan bersifat ontologis-metafisis yang hanya sekadar bayangan tak nyata, melainkan taktis-strategis. Hal ini juga nampak dalam peraturan mengenai denda dan sanksi para pelanggar protokol kesehatan yakni bukan sekadar suatu pemikiran dalam bayang, atau wacana tertulis, melainkan telah diterapkan secara nyata di masyarakat.

Kesimpulan

Pandemi yang tak kunjung berhenti memaksa setiap orang untuk hidup dalam keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan ini membuat masyarakat bosan dan penat karena situasi yang melanda. Pandemi ini juga memaksa seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang diajurkan oleh pemerintah pusat. Namun apadaya, anjuran tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat. Hal tersebut yang membuat angka peningkatan dan persebaran virus korona di Indonesia semakin merajalela. Korban berjatuhan dan banyak rumah sakit yang mulai kewalahan. Pelanggaran demi pelanggaran yang terus terjadi seiring angka kenaikan penderita virus korona yang semakin menjadi-jadi mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan baru. Peraturan ini berisi mengenai denda dan sanksi bagi para pelanggaran protokol kesehatan yakni bagi mereka yang tidak menggunakan masker ketika keluar rumah atau berkerumun di luar rumah untuk menghadiri acara dan kegiatan lainnya. Tujuan terbitnya peraturan oleh pemerintah tersebut ialah untuk mendisiplinkan dan menertibkan masyarakat dan menanggulangi angka persebaran virus korona. Terbitnya peraturan ini merupakan sebuah alat dan strategi kuasa dari pemerintah kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Michel Foucault mengenai teori kuasa

Michel Foucault menjelaskan mengenai kekuasaan dan pengetahuan yang saling bersinergi dalam bukunya yang berjudul Discipline and Punish (1975). Terbitnya peraturan dari pemerintah menjadi bentuk lahirnya pengetahuan baru bagi masyarakat yakni bagi mereka yang melanggar penerapan protokol kesehatan akan menerima denda dan sanksi dari petugas ketertiban. Foucault memaparkan 4 prinsip kuasa yakni kuasa bukanlah milik melainkan strategi, kuasa tidak dapat dilokalisir tetapi terdapat dimana-mana, kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normaliasi dan regulasi, dan kuasa tidak bersifat destruktif melainkan produktif.Keempat prinsip tentang kuasa menurut Foucault terdapat jelas dalam kasus terbitnya peraturan tentang denda dan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Maka dengan demikian semakin jelaslah bahwa kuasa menjadi sarana dan strategi untuk dapat mengatur dan mendisiplinkan semua hal yang terdapat dalam suatu ruang/sistem/susunan hiraki yang adalah negara yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat.

Tinjauan Kritis

Keempat prinsip dari teori kuasa menurut Foucault sangatlah menarik apabila dikaji lebih dalam. Pada prinsip pertama menekankan bahwa kuasa bukanlah milik melainkan strategi. Menurut pendapat penulis teori ini kemungkinan kecil dapat terjadi. Sebab menurut pendalaman penulis berdasarkan banyaknya fenomena yang terjadi dalam masyarakat, kuasa hanyalah milik penguasa saja. Sekalipun hal tersebut merupakan bentuk strategi, strategi yang digunakan sebagian besar hanya sebagai alat kekuasaan belaka. Baik memang apabila tujuannya baik dan saling menguntungkan. Namun yang sering terjadi banyak sekali penyelewengan kekuasaan. Menurut Foucault, kuasa juga terjadi dalam sebuah sistem/susunan/aturan dari semua orang untuk semua orang. Suatu hal yang sering terjadi ialah keterlibatan semua orang dalam penyusunan aturan bagi semua orang ini kurang terlihat. Hanya para pemegang kuasa saja yang merencakan, membuat, dan mengatur sebuah aturan, dari segelintir orang (penguasa) untuk semua orang (masyarakat).

Seperti halnya dalam kasus terbitnya aturan denda dan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan, apakah terdapat diskusi yang mendalam mengenai penetapan denda pelanggar protokol kesehatan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sebab denda yang dikenakan juga terhitung tinggi yang senilai Rp 250.000-Rp 1.000.000. Apakah pembuat peraturan juga mempertimbangkan bahwa di tengah pandemi ini, perekonomian masyarakat juga ikut terhambat entah karena kehilangan pekerjaan, pemotongan gaji, atau keterlambatan pemberian gaji. Hal tersebut patut dipertanyakan kembali apakah kuasa memang benar berlaku dari semua orang untuk semua orang?

Penulis : Gabriel Kristiawan Suhassatya
Konsep Kuasa Foucault dan Peraturan Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa Pandemi
Penerapan kebijakan dendan pelanggar protokol kesehatan.Photo via humas.bandung.go.id

Fianosa.com merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi generasi muda menulis tentang apa pun. Submit tulisanmu secara mandiri lewat link ini ya.
Nama

Agama,1,Agent Of Change,1,Akreditasi,1,All England,1,Anak Jalanan,1,Anti Korupsi,2,Aplikasi,1,Aplikasi Resep Masakan,1,Atambua,11,Baby Boomer,1,Badminton,1,Banjir,1,Banyuwangi,1,Bawaslu,2,Beasiswa,6,Beasiswa Jadi PNS,1,Beasiswa Pemuda Mendunia,1,Beasiswa SejutaCita,1,Belajar,2,Bencana,1,Bisnis,4,BUCIN,1,Budak CInta,1,Budaya,9,Bulutangkis,1,Bupati Nganjuk,1,BWF,1,Catur,1,Cerita,10,Cerita Pendek,5,CIASTECH 2020,1,Cinta,1,Cipta Kerja,1,Coding,1,Covid-19,15,Crowdfunding,1,Damai,1,Dana Desa,1,Daniel Osckardo,6,Debat Pilkada,1,Demokrasi,1,Desa,1,Desember,1,Diego Maradona,1,Digital,1,Edhy Prabowo,1,Ekonomi,14,Empat Agenda Seorang Pemulung,1,English Corner,4,English Poem,1,Event,4,Event Hunter Indonesia,1,Fabio Carvalho,1,Featured,3,Features,1,Filosofi Stoisisme,1,Fourth Industry Revolution,1,Fulan Fehan,1,Fulham,1,Gabriel Kristiawan Suhassatya,9,Ganja,1,Gemerlap Kota,1,Generasi Alpha,1,Generasi Muda,1,Generasi Z,2,Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia,1,Gilbert Ryle,1,GMNI,1,google classroom,1,Gunung Ile Lewotolok,1,Gunung Meletus,1,Guru,2,Gus Mus,1,Hakordia,1,Hari Anti Korupsi Sedunia,1,Hari Bumi,2,Hari Guru,4,Hari Kartini,1,Hari Kebangkitan Nasional,1,Hari Kesehatan Dunia,1,Hari Lingkungan Hidup Sedunia,1,Hari Persaudaraan Manusia Internasional,2,Hidroponik,1,Himpunan Mahasiswa Islam,2,HMI,2,Home Education,1,Hubungan,1,Hujan,1,Hujan Untuk Kita,1,Hukum,23,Hukum Film,1,Ide Kreatif,1,Indonesia,6,Influencer,1,Inggris,1,Internasional,1,Isak Tangis,1,Islam,3,Islam Kejawen,1,Jhoni Lae,3,Jodoh,1,John Rawls,1,Juliari Batubara,1,Kaboax,1,Karir,13,Keadilan Sosial,1,Kemenangan,1,Kesehatan,1,Kesejahteraan Masyarakat,1,Komunikasi,1,Komunitas,2,Koperasi,1,Korupsi,2,KPK,1,KRI Nanggala 402,1,Kuliah Kerja Nyata,1,Kupang,1,Leadership,1,Lelaki Berkumis Tipis,1,Lembata,1,Liburan Kuliah,1,Lomba,4,Lomba Karya Tulis Ilmiah,2,Lomba Menulis,2,Long life learning,1,Longsor,1,Lowongan kerja,6,Mafia Tanah,1,Mahasiswa,7,Malang,1,Mama,1,Mandiri Tunas FInance,1,Maret,1,Matematika,1,Membaca,1,Meningkatkan Fokus,1,Menteri Sosial,2,Menyenangkan,1,MICIN,1,Milenial,16,Millenial,6,Miskin Cinta,1,Motivasi,14,MTQ Nasional 28,1,Muhamad Sulaeman,3,Muslimah,1,Nadiem Anwar Makarim,1,Nasional,3,New Normal,1,News,2,NTT,5,Nusa Tenggara Timur,1,Olahraga,5,Omnibus Law,2,Opini,201,Opinion,3,Orleans Masters 2021,1,Pahlawan Tanpa Nama,1,Pahlawan Tanpa Tanda Jasa,1,Pancasila,1,Pandemi Covid-19,2,Pantai Pasir Putih Atambua,1,Paskah,2,Paulo Freire,1,Paus Fransiskus,2,Pemilihan Umum,1,Pemilu,1,Pemimpin,1,Pemulihan Ekonomi,4,Pendaftaran Siswa Baru,2,Pendidikan,38,Pendidikan Keluarga,1,Pendidikan Politik,1,Pengabdian,1,Penguatan Bawaslu,1,Perkawinan,1,Petuah Sukma,1,Piala Kemenpora,1,Pilihan Redaksi,19,Pilkada,1,Politik,7,Potensi Diri,1,Pray For NTT,1,Print Uang,1,Printing Money,1,Profesi,1,Prostitusi,1,Psikologi,1,Publik Speaking,1,Puisi,46,Puisi Tentang Hujan,1,Puisi Tentang Ibu,1,Quarter Life Crisis,1,Qudwahits Reborn,1,Quote,1,Quotes Kata-Kata Bijak,1,R.A Kartini,1,Raiders Salomon Marpaung,3,Ramalan Zodiak,1,Redeskripsi Sastra,1,REFLEKSI,1,Regional,3,Review,1,Revolusi Industri,4,Ronaldo Filipus Nara,5,Ruang Rindu,1,Sabut Kelapa,1,sastra,30,Sejuta,1,Seminar,1,Semua Berita,7,Senja,1,Senja dan Rindu,1,Sentilan Pagi,1,Senyum Rembulan,1,Sepakbola,1,SJ182,1,SMA,1,SMA 7 September 99 Atambua,4,SMP,1,SMP 7 September 99 Atambua,3,Sobat Cinta,1,SOCIN,1,Sociopreneurship,1,Sosial,72,Sriwijaya Air,1,Status Sosial,1,Sumatera Barat,1,Tahun Baru 2021,1,Tamtama,1,Tanggung Jawab,1,Teknologi,4,Teori Psikologi Adler,1,Teroris,1,Terorisme,1,The Sunrise Of Java,1,Theory Of Justice,1,Timor Leste,2,Tips,14,Tips Kepemimpinan,1,TNI AU,1,Trash Hero Belu,1,Travel,11,Tuhan Bangkit,1,Ulang Tahun,1,UMKM,2,Universitas Muhammadiyah Malang,1,Universitas Timor,1,Urbanisasi,1,Utilitarianisme,1,Vaksin,1,Virus Corona,9,Webinar,4,Website,1,Wirausaha,1,Wisata,2,Yayasan Nusa Timur,7,YummyApp,1,Zodiak,1,zoom,1,
ltr
item
Fianosa - Website Sumber Informasi Inspiratif: Konsep Kuasa Foucault dan Peraturan Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa Pandemi
Konsep Kuasa Foucault dan Peraturan Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa Pandemi
Kebijakan denda pelanggar protokol kesehtana patut dipertanyakan kembali apakah kuasa memang benar berlaku dari semua orang untuk semua orang?
https://1.bp.blogspot.com/-hLhNyqTSNxo/YIvCTilAL9I/AAAAAAAABa0/sCnILvl9H4whmJstnVhc_IR6vHDVK5hwACLcBGAsYHQ/w640-h426/w1_90.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-hLhNyqTSNxo/YIvCTilAL9I/AAAAAAAABa0/sCnILvl9H4whmJstnVhc_IR6vHDVK5hwACLcBGAsYHQ/s72-w640-c-h426/w1_90.jpg
Fianosa - Website Sumber Informasi Inspiratif
https://www.fianosa.com/2021/04/konsep-kuasa-foucault-dan-peraturan.html
https://www.fianosa.com/
https://www.fianosa.com/
https://www.fianosa.com/2021/04/konsep-kuasa-foucault-dan-peraturan.html
true
3872901063732751062
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All REKOMENDASI UNTUK ANDA LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content