Jangan Rusak Ruang Konservasi Dengan Dalih Investasi

Pada era pemerintahan presiden Jokowi ini telah banyak membuat gebrakan yang bisa dikatakan cukup berani dalam melakukan pembangunan dibidan...

Baca Juga :

Pada era pemerintahan presiden Jokowi ini telah banyak membuat gebrakan yang bisa dikatakan cukup berani dalam melakukan pembangunan dibidang infrastruktur. Namun "niat baik yang prematur" tersebut tidak bisa diterima begitu saja apabila tidak melalui sebuah kajian dan prosedur yang baik apalagi memberikan dampak yang tidak sesuai dengan kelestarian alam.

Banyak masyarakat sudah berteriak dan memberikan perlawanan dan itu menjadi bukti nyata bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan niat pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur tersebut. Teriakan itu kini terdengar dari daerah Timur Indonesia, tepatnya dari Wilayah Nusa Tenggara Timur.

Persoalan utamanya adalah adanya upaya dari Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengubah kawasan konservasi Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi lahan bisnis investasi parawisata.

Komodo hadang truck. Photo by : Instagram.com/gregoriusafioma

Upaya kontroversi mengubah kawasan konservasi tersebut tentunya sudah diberikan payung hukum dan diketahui ada dua perusahaan utama yang diberikan akses untuk beroperasi dalam ruang hidup komodo tersebut diantaranya adalah PT. KWE (Komodo Wildlife Ecotourism), dan PT. SKL (Segara Komodo Lestari)
Sebagai negara hukum pastinya perlu dikeluarkan sebuah regulasi tertulis untuk mengatur secara komprehensif segala bentuk aktifitas manusia, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum, maupun manusia dengan alam (ekosistem lingkungan). Dengan melalui regulasi tertulis tersebut diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia sebagaimana dikatakan oleh

Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dengan tidak mengesampingkan aspek keadilan dan kepastian, payung hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada dua perusahaan tersebut patut untuk dipertanyakan soal aspek Kemanfaatannya.  

Karena menyorot pada hubungan antara hubungan manusia dengan alam, terdapat pengaturan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur manusia untuk menjaga alam (ekosistem lingkungan) dari adanya kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh mahluk hidup lain,karena membiarkan lingkungan rusak akan berdampak kepada punahnya ekosistem itu sendiri. 

Rusaknya ekosistem berarti telah menggugurkan hak yang melekat pada setiap orang sebagaimana hak dasar dalam hukum dasar yaitu hak untuk mendapatkan linkungan yang baik dan sehat. Pada Pasal 28 H Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir, dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...”. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipercaya masyarakat dalam menjalankan fungsi utama sebagai penjaga konservasi dari adanya kerusakan-kerusakan tentu saja dapat dikatakan inkosisten karena justru mengeluarkan produk regulasi yang sebaliknya.

Dalih investasi lagi-lagi menjadi alasan, namun tidak bijak jika investasi tersebut malah merusak ekosistem satwa yang mendiami wilayah konservasi. Diserahkannya pengelolaan kepada dua perusahaan besar yakni PT.SKL yang diberikan ijin privatisasi dari KLHK diatas lahan 22,1 Hektar untuk proyek Jurassic Park di pulau Rinca (diketahui  pulau rinca adalah tempat komodo beranak pinak dan proyek ini sengaja disiapkan untuk KTT negara-negara G-20 untuk 2023) dan PT. KWE yang diberikan ijin privatisasi diatas lahan 151,94 Hektar untuk proyek di pulau komodo.

Masuk dan beroperasinya alat-alat berat dari dua perusahaan tersebut ke wilayah-wilayah konservasi akan menyebabkan dampak buruk yang signifikan dan dapat mengancam keberlangsungan hidup satwa komodo. Selain itu alih-alih akan menyejahteraan rakyat, malah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam regulasi yang kontroversif justru akan menghadirkan watak kapitalisme pembangunan melalui upaya privatisasi aset publik yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem dan memperparah ketidakadilan sosial.

Mungkin kondisi ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi : "Bumi Menyediakan Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan Setiap Orang, Tetapi Tidak Untuk Setiap Keserakahan Manusia"

Penulis : Tim Redaksi Fianosa