Pada era pemerintahan presiden Jokowi ini telah banyak membuat gebrakan yang bisa dikatakan cukup berani dalam melakukan pembangunan dibidan...
Baca Juga :Pada era pemerintahan presiden Jokowi ini telah banyak membuat gebrakan yang bisa dikatakan cukup berani dalam melakukan pembangunan dibidang infrastruktur. Namun "niat baik yang prematur" tersebut tidak bisa diterima begitu saja apabila tidak melalui sebuah kajian dan prosedur yang baik apalagi memberikan dampak yang tidak sesuai dengan kelestarian alam.
Banyak masyarakat sudah berteriak dan memberikan perlawanan dan itu menjadi bukti nyata bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan niat pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur tersebut. Teriakan itu kini terdengar dari daerah Timur Indonesia, tepatnya dari Wilayah Nusa Tenggara Timur.
Persoalan utamanya adalah adanya upaya dari Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengubah kawasan konservasi Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi lahan bisnis investasi parawisata.
![]() |
Komodo hadang truck. Photo by : Instagram.com/gregoriusafioma |
Sebagai negara hukum pastinya perlu dikeluarkan sebuah regulasi tertulis untuk mengatur secara komprehensif segala bentuk aktifitas manusia, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum, maupun manusia dengan alam (ekosistem lingkungan). Dengan melalui regulasi tertulis tersebut diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia sebagaimana dikatakan oleh
Mungkin kondisi ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi : "Bumi Menyediakan Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan Setiap Orang, Tetapi Tidak Untuk Setiap Keserakahan Manusia"
Penulis : Tim Redaksi Fianosa