Penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana Pemilu

Hadirnya lembaga yang memiliki Kewenangan tetap dalam hal pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang dikenal denga Badan Peng...

Hadirnya lembaga yang memiliki Kewenangan tetap dalam hal pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang dikenal denga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini dilandasi adanya sebuah keinginan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dengan menekankan kepada penciptaan penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas, hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas”

Urgensi mendasar yang melatarbelakangi penguatan Bawaslu baik secara kewenangan maupun kelembagaan dalam penegakan hukum pidana pada penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dapat dilihat dari poin utama yakni, tingginya angka kasus pelanggaran pidana pemilu serta penaganannya yang tidak efektif oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini yakni Kepolisian pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, yang mana Bawaslu merupakan garda terdepan dalam hal melakukan pengawasan namun ketika terjadi pelanggaran Pidana Pemilu, bawaslu tidak memiliki wewenang atau tidak dapat berbuat banyak karena memang Bawaslu tidak dapat memaksa, tidak juga dapat menyita barang bukti, menahan seseorang apalagi, dan sebagainya seperti penyelidik dan penyidik dari Kepolisian, jika menemukan pelanggaran pidana di lapangan. Selain itu keterbatasan itu juga karena tidak adanya undang-undang atau payung hukum untuk Bawaslu dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum pidana pemilu.

Bentuk penguatan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yaitu dengan beberapa poin berikut, pertama, Penyederhanaan sistem penegakan hukum yaitu Bawaslu berwenang menegakkan pelanggaran Pidana Pemilu dengan menjadi penyidik atas dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang berdampak langsung terhadap hasil Pemilu, serta dapat melakukan penindakan apabila mendapatkan dan atau menemukan secara langsung pelanggaran pidana pemilu di lapangan, kedua, fungsi pengawasan dikuatkan dengan kerjasama antara Bawaslu pemantau Pemilu, peserta Pemilu, pemilih, organisasi kemasyarakatan, media massa, lembaga survei,sukarelawan, dan organisasi masyarakat sipil pada umumnya dan ketiga, perlu diberikan waktu yang lebih kepada Bawaslu dalam hal penanganan masalah pelanggaran Pemilu, mengingat banyaknya kasus yang ada setiap kali penyelenggaran Pemilu yang tidak relevan dengan batasan waktu yang diberi oleh Undang-undang dalam konteks tersebut, ini agar mengantisipasi terjadinya terbengkalai dan tidak terurusnya kasus yang sudah ditemui.

Via bawaslu.go.id
Terealisasinya bentuk penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana pemilu tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh political will (kemauan politik) dari pihak legislator dan penguasa, dalam melihat urgensi dari peranan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, sebagai sebuah jawaban atas adanya kondisi tingginya kasus pelanggaran Pemilu dan banyak pula kasus tersebut yang tidak terselesaikan dengan baik yang tejadi di Indonesia, sehingga akan mampu menciptakan political will dari pihak legislator dan penguasa untuk mewujudkan penguatan Bawaslu sebagai sebuah ius constituendum (hukum yang dicita-citakan) dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, kemudian solusi dalam penguatan Bawaslu baik secara kewenangan maupun secara kelembagaan dalam penegakan hukum pidana pemilu pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ialah dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, dengan memberikan penambahan kewenangan dan fungsi dari Bawaslu, yang semula hanya melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberi rekomendasi pelanggaran Pidana Pemilu pada Kepolisian, menjadi lembaga yang lebih aktif dalam menegakan hukum Pemilu secara langsung dengan menjadi penyidik dan melakukan penindakan langsung apabila menemukan pelanggaran pidana pemilu di lapangan, sehingga mampu memperbaiki format penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan Pemilu. 

via www.indonesiasatu.co
Karena urgensi mengenai bentuk penguatan Bawaslu secara kelembagaan maupun kewenangannya dalam penegakan hukum pidana pemilu ini sangatlah berpengaruh terhadap kemajuan penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang terutama di bidang pengawasan maka diperlukan beberapa perubahan baik secara substansi maupun secara teknis dalam bentuk saran-saran berikut maka penulis merasa perlu untuk mengajukan rekomendasi sebagai berikut :
  1. Harus ada perubahan undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu oleh Legislator untuk memperkuat kelembagaan dan kewenangan Pengawas Pemilu dalam penegakkan hukum Pemilu. Penguatan tersebut antara lain meliputi: Penguatan kewenangan dan kelembagaan Bawaslu menjadi lembaga yang memiliki fungsi dalam menangani dan melaksanakan pelanggaran pidana Pemilu, dan dalam hal penanganan pelanggaran pidana Pemilu, Bawaslu diberi kewenangan sampai dengan melakukan penyidikan serta penindakan apabila menemukan pelanggaran pidana dilapangan. Penguatan ini tentu saja harus disertai dengan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia
  2. Proses seleksi sumber daya manusia untuk Bawaslu sendiri baik di tingkat Pusat, Provinsi, sampai dengan Kabupaten/Kota lebih di perketat dan harus memenuhi kualifikasi terutama dalam hal pendidikan dan kompetensi.

Penulis : Angelo Emanuel Flavio Seac
Name

Aplikasi,1,Aplikasi Resep Masakan,1,Atambua,2,Beasiswa,1,Belajar,1,Bisnis,4,Budaya,6,Cerita,7,Crowdfunding,1,Dari Komunitas,1,Desa,1,Ekonomi,1,Featured,6,Features,1,Fulan Fehan,1,Hukum,13,Internasional,1,Karir,5,Kemenangan,1,Kesehatan,1,Komunitas,1,Leadership,1,Lowongan kerja,4,Menyenangkan,1,Milenial,2,Motivasi,14,Olahraga,1,Opini,111,Pemimpin,1,Pendidikan,16,Pilihan Redaksi,8,Psikologi,1,Publik Speaking,1,Puisi,21,REFLEKSI,2,Review,1,Sosial,28,Teknologi,2,Tips,11,Travel,10,YummyApp,1,
ltr
item
Inspiring Everyone - Fianosa: Penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana Pemilu
Penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana Pemilu
https://1.bp.blogspot.com/-YiDJjGXNnv0/Xw58KSsyu4I/AAAAAAAAExk/f6gd4d9pL689HdD93RAHwwIi-9EpdS2uACLcBGAsYHQ/s640/GedungBawaslu_04%2B%25281%2529.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-YiDJjGXNnv0/Xw58KSsyu4I/AAAAAAAAExk/f6gd4d9pL689HdD93RAHwwIi-9EpdS2uACLcBGAsYHQ/s72-c/GedungBawaslu_04%2B%25281%2529.jpg
Inspiring Everyone - Fianosa
https://www.fianosa.com/2020/04/penguatan-bawaslu-dalam-penegakan-hukum_3.html
https://www.fianosa.com/
https://www.fianosa.com/
https://www.fianosa.com/2020/04/penguatan-bawaslu-dalam-penegakan-hukum_3.html
true
3872901063732751062
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content